PT. Equityworld Futures adalah Pialang Berjangka yang sudah mendapat izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari BAPPEBTI, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Thn 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

 

Legalitas PT. Equityworld Futures:

 

  1. ​Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor: 01 tanggal 12 Juli 2005 oleh Notaris Tan Susy, SH, PT. Goldmany Futures Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM: C-29097 HT.01.01.TH.2005
  2. Akte Perubahan Nama PT. Goldmany Futures menjadi PT. Equityworld Futures No. 11, tanggal 4 November 2008 oleh Notaris Tan Susy,SH. Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM Nomor: AHU-95798.AH.01.02.TAHUN.2008
  3. Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) Nomor: SPAB-143/BBJ/09/05
  4. Ijin Usaha Pialang Berjangka: Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor: 850/BAPPEBTI/SI/12/2005
  5. Keanggotaan Lembaga Kliring Nomor: 36/AK-KBI/IV/2006
  6. SK Bappebti Nomor: 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
  7. Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Asetindo, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 162/GM/DIR/V/2006
  8. SK BAPPEBTI Nomor: 1524/BAPPEBTI/SP/4/2007 tentang Pemberian Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) kepada PT. Goldmany Futures
  9. SK BAPPEBTI Nomor : 05/BAPPEBTI/PN/3/2009 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Goldmany Futures menjadi PT.Equityworld Futures.

 

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah Departemen Perdagangan. BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
 
 
 
Tugas
Bappebti mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.
Fungsi
  1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
  3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa;
  4. Pelaksanaan administrasi Badan.